INDEF Sebut Anggaran Bansos Makin Besar, Kemiskinan Cuma Turun 2,3%

Jakarta –

Institute for Economic and Financial Development (INDEF) menyebutkan anggaran bantuan sosial (Bansos) meningkat dari tahun ke tahun, namun angka kemiskinan hanya mengalami penurunan sebesar 2,3 persen sejak tahun 2010.

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menilai bantuan sosial tidak efektif karena persentase kemiskinan tidak berkurang secara signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan akan mencapai 25,9% pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2022 hanya mencapai 26,36%.

“Jadi bansos ini menurut saya tidak worth it, kenapa? Selama dua belas tahun, 2010 hingga 2023, angka kemiskinan sudah turun 2,3%,” kata Esther dalam debat publik. Pemilihan Presiden” di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (5/4/2024).

Pengurangan tersebut dinilai tidak sejalan dengan anggaran bansos yang kian meningkat jelang pemilu. Misalnya tahun 2009 sebesar Rp17,7 triliun, tahun 2019 sebesar Rp194,76 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp496 triliun.

Dengan peningkatan anggaran yang lebih besar, berarti semakin banyak pula penerima bansos. Namun, dia mengatakan hal itu tidak berdampak pada angka kemiskinan.

“Kalau kita lihat bansos di tahun pemilu ini secara umum cukup tinggi, tahun 2009 sebesar Rp 17 triliun, jadi Rp 78 triliun, tahun 2019 sebesar Rp 194 triliun, sekarang di tahun 2024 kenaikannya akan jauh lebih cepat. menjadi Rs 496 triliun. Shillingnya akan… jadi, dua kali lipat dan setengahnya. “Bantuan sosial yang diterima makin banyak, angka kemiskinan turun hanya 2%, jadi patut dipertanyakan di mana ada intervensi pemerintah untuk menguranginya?” kemiskinan. ?” jelasnya.

Lebih lanjut, Esther menyimpulkan bahwa kebijakan kesejahteraan ini bukanlah solusi jangka panjang. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan kebijakan orang banyak untuk mendapatkan suara yang banyak.

Ia pun membandingkan kebijakan bantuan sosial di luar negeri. Alih-alih disalurkan sehingga menimbulkan kerumunan, dukungan sosial malah dialihkan. Jumlah tersebut sesuai dengan biaya hidup sehari-hari.

“Saya simpulkan, bansos ini bukan solusi jangka panjang, melainkan kebijakan yang paling populer di kalangan pemilih. Dibandingkan negara lain, harus sistematis, jadi uangnya bukan Rp 250 ribu, besarannya sesuai dengan kebijakan yang ada.” tinggal di daerah itu biayanya mirip dengan UMR,” jelasnya. (budak/budak)

Dirut Danacita Buka Suara soal Layanan Bayar UKT: Kami Bukan Pinjol

Markeiphoto, Jakarta – Direktur Utama PT Inclusive Finance Group atau Danasita Alphonsus Wibowo menanggapi simpang siur informasi mengenai layanan Uang Kuliah Kesatuan (UKT) bagi mahasiswa termasuk Institut Teknologi Bandung. Biro Teknologi Informasi).

Alphonsus menegaskan, perusahaannya bukanlah perusahaan pinjaman online (pinjol). Ia mengatakan Danacita merupakan perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Bisa dikatakan tidak tepat menyebut Danasita sebagai ‘Danasita’ atau menggolongkannya sebagai pinjaman,” kata Alphonse dalam media briefing di Hotel Des Indes, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024. “Saya kira. itu adalah poin pertama.”

Ia menilai penyaluran kredit mempunyai stigma negatif karena sering dikaitkan dengan kegiatan peminjaman yang erat kaitannya dengan kegiatan ilegal dan tidak etis.

Selain itu, Alphonsus juga menekankan empat prinsip dasar yang selalu dianut oleh Danacita. Pertama, 100% biaya pembiayaan yang diproses dan diajukan adalah untuk biaya pendidikan.

Kedua, Alphonsus menyatakan Danasita menganut prinsip bahwa seluruh dana yang disalurkan ditransfer atau dikirim langsung ke lembaga pendidikan.

Ketiga, Danacita bermitra dengan lembaga pendidikan sebagai solusi pembayaran tambahan. “Saya pikir kata kuncinya ada di sana. Solusi lain melengkapi solusi lain yang sedang diupayakan dengan penuh semangat oleh lembaga pendidikan,” katanya. Keputusan akhir ada di tangan masing-masing siswa dan orang tua.

Artikel Selanjutnya: Prinsip Keempat, Danasita Berintegritas…

Prinsip keempat adalah Danasita memiliki keikhlasan dan perusahaan ingin menjadi bagian dari perjalanan pendidikan. “Kita tahu, untuk melaksanakan hal itu perlu ada etika,” ujarnya.

Sebagai perusahaan P2P lending, Danacita mengaku telah mematuhi peraturan dan pedoman yang berlaku, termasuk tata cara penagihan. “Tujuan awal kami (pendanaan) sebagai solusi jangan dianggap sebagai persoalan baru,” ujarnya.

Di sisi lain, Frederica Vidyasari Devi, Kepala Eksekutif OJK yang bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen, mengatakan kerja sama keduanya tidak melanggar aturan. Danasita sendiri sah dan perjanjian antara pihak kampus dan pihak platform adalah sah.

“Pertama kita lihat apakah sah. Sah dan kita sudah mendapat izin dari OJK. Yang kedua, kalau ini kontrak komersial antara dua pihak, ya silakan saja, yang penting kedua belah pihak sudah ada. sudah penilaian,” kata Frederica di Wisma Mulia 2, Jakarta, saat konferensi pers yang digelar di gedung tersebut, Kamis, 1 Februari 2024.

ITB santer diberitakan menggandeng platform fintech peer-to-peer lending Danasita untuk memberikan layanan pembayaran cicilan biaya kuliah kepada mahasiswa.

Foto yang beredar di media sosial menunjukkan pinjaman tersebut diajukan tanpa uang muka atau jaminan apa pun. Siswa dapat memilih antara opsi pembayaran 6 bulan atau 12 bulan.

Namun, pinjaman ini disertai dengan bunga. Misalnya, jika peminjam mengajukan pendanaan senilai Rp12,5 juta dalam jangka waktu 12 bulan, maka peminjam harus membayar Rp1.291.667 per bulan. Hal ini menimbulkan kemarahan masyarakat karena pinjaman usaha berbunga tidak sesuai dengan ketentuan UU Dikti 12/2012.

Pilihan Editor: General Manager Ma Fu mengucapkan selamat tinggal, apakah menteri berikutnya akan mengundurkan diri?

Mantan aktivis mengancam pemakzulan Presiden Joko Widodo dalam rapat persatuan mahasiswa di Universitas Trilogi. Baca selengkapnya

Seorang mahasiswa di Universitas Trilogi diserang secara fisik dan menderita luka di dahi. Ketua BEM ini mengaku rekan-rekannya masih khawatir. Baca selengkapnya

YLBHI mencatat intimidasi terus terjadi. Termasuk tampilan kantor mereka pada Senin, 5 Februari. Baca selengkapnya

Ketua YLBHI Mohamed Isnur mengimbau masyarakat tidak takut bersuara. Baca selengkapnya

Salman Charity House mengucurkan Dana Zakat Gaja untuk mengatasi permasalahan tunggakan biaya pendidikan di kalangan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB). Baca selengkapnya

Polres Metro Jakarta Selatan akan mengusut kasus pengancaman terhadap mahasiswa Universitas Trilogi mulai Senin pekan depan. Baca selengkapnya

Petisi, kecaman, dan manifesto telah banyak digunakan untuk mengungkapkan protes akademis terhadap pemerintahan Jokowi. 3 Pahami terminologinya. Baca selengkapnya

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pintar saja tidak cukup, harus benar juga. Baca selengkapnya

Pada Kamis, 8 Februari 2024 sore, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat (Sodara) Solo Raya turun ke jalan untuk berdemonstrasi di Kota Solo, Jawa Tengah. Mereka menyerukan darurat demokrasi di Indonesia dan menuntut pemulihan demokrasi. untuk orang-orang. Baca selengkapnya

Pelajar India-Amerika Sameer Kamath (23) ditemukan bunuh diri. Baca selengkapnya

Bangun Ekonomi Sirkular, PLN EPI Latih Masyarakat Gunung Kidul Ternak Kambing Perah

JAKARTA – Dalam rangka mendorong ekonomi sirkular di wilayah Gunung Kidul melalui program Desa Bertenaga Energi, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memberikan pelatihan peternakan kambing perah kepada masyarakat setempat.

Dedeng Hidayat, Direktur Pengelolaan dan Administrasi Sumber Daya Manusia PLN EPI, mengatakan Desa Tenaga Energi dibangun dengan konsep pemberdayaan dengan mengintegrasikan pilar lingkungan hidup, pengembangan UMK, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat.

Berbagai kegiatan yang dilakukan di Karang Asem dan Gombang Kabupaten Gunung Kidul antara lain pelatihan penanaman pohon energi (pohon Gamal dan Indigofera), pembuatan pakan ternak dari silase yang dapat disimpan tiga hingga enam bulan, pelatihan produksi pupuk organik, serta serta Program Gizi Tambahan (PMT) untuk pencegahan stunting dan pengobatan gratis bagi ibu hamil dan anak kecil.

“Kami berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan baik sehingga dapat membawa manfaat bagi warga,” kata Dedeng dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/2/2024).

Pelatihan beternak kambing perah dilaksanakan di UPT Taman Teknologi Pertanian Ngalenggaran, Kabupaten Gunung Kidul. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul Wibawanti Wulandari, PLN EPI menyampaikan apresiasinya atas dukungan terhadap kegiatan ini.

Ia mengatakan, kegiatan ini relevan dengan mata pencaharian masyarakat Gunung Kidul yang berprofesi sebagai petani dan menjadi solusi atas kekurangan pakan ternak di masa paceklik maupun kemarau. Wibawanti berharap masyarakat serius mengikuti pelatihan tersebut sehingga nantinya dapat meningkatkan produksi ternak dan menjadikan Gunung Kidul sebagai lokasi peternakan DIY.

Spesies kotak yang diternakkan pada acara pelatihan yang diikuti oleh 50 orang anggota Gapoktan Tani Mulya Kalurahan Gombang dan Gapoktan Asem, serta Gapoktan Asem Mulya Kalurahan Karang Asem merupakansilangan Peranakan Etawa (PE). Budidaya ini membawa banyak manfaat, antara lain daging kambing, pupuk dari kotoran hewan, dan juga susu kambing yang produksi hariannya bisa mencapai 1,5 liter.

Susu kambing hasil ternak tersebut nantinya akan diorganisir dan didistribusikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDe), yang hasilnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui program penjualan ke pasar. Untuk menambah wawasan, PLN EPI selain pelatihan juga mengundang Gapoktan untuk melihat produk olahan susu kambing dan coklat, serta menghadirkan Gapoktan Margo Mulyo ahli produksi pakan ternak silase, dan Gapoktan Tani Subur ahli di bidang produksi pakan silase. produksi, kunjungi. dari pupuk organik.

“Program ini merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) dalam menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” tutup Dedeng.